Sunday 15th December 2019

    ANGGOTA KOMISI I DPRD KABUPATEN BEKASI H.BUDIYANTO, S.Pi: DISDUKCAPIL HARUS BERANI DISTRIBUSI KEBIJAKAN TEKNIS

    ANGGOTA KOMISI I DPRD KABUPATEN BEKASI H.BUDIYANTO, S.Pi: DISDUKCAPIL HARUS BERANI DISTRIBUSI KEBIJAKAN TEKNIS

    CIKARANG-WARTA INDONESIA PEMBAHARUAN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi harus berani melakukan distribusi kebijakan Teknis kepemerintahan dibawahnya seperti Kecamatan. Hal ditegaskan oleh anggota Komisi 1 DPRD kabupaten Bekasi Periode 2019 – 2024 H.Budiyanto S.Pi kepada Warta Indonesia Pembaharuan Jumat, 18 Oktober 2019. Hal ini penting mengingat Kebijakan yang diambil selama dirasa banyak membebani masyarakat, khususnya daerah terluar Kabupaten Bekasi.

    Sedangkan pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Deltamas ini dianggap sangat jauh sehingga membutuhkan banyak energi, belum lagi masalah kebijakan keterbatasan nomor antrian yang sering dikeluhkan masyarakat. Banyak masyarakat subuh subuh sudah harus datang ke kantor Disdukcapil tatapi tak mendapatkan nomor antrian, ini juga jadi perhatian komisi 1 yang membidangi Pelayanan Masyarakat. Harusnya banyak Kebijakan Teknis yang bisa diturunkan ke Kecamatan – kecamatan dari dinas. Seperti pelayanan Penerbitan e-KTP, KK dan lainnya. Hanya kebijakan Teknis yang sangat memerlukan persetujuan Kepala Dinas baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Deltamas ini. 

    Bicara ketersediaan blanko e-KTP menurut Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang juga jadi Sekjen Aspelindo (Asosiasi Pengusaha Limbah Indonesia), kita sangat Prihatin dengan kondisi saat ini yang dialami oleh banyak daerah-daerah di Indonesia secara khusus Kabupaten Bekasi. Keterbatasan Blanko e-KTP yang menjadi persoalan pelik dari tahun ke tahun membuat kita mengurut dada dan sangat memprihatikan. Banyak kendala yang dihadapi oleh Pemkab Bekasi sehingga pelayanan kepada Masyarakat kita jadi terganggu sedangkan kita tak bisa berbuat apa-apa.

    Lebih jauh H.Budiyanto mengungkapkan bahwa kebijakan pengadaan blanko e-KTP ada ditangan pusat sehingga daerah tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya menunggu dan menunggu distribusi dari pusat. Kebijakan Teknis seperti ini tidak bisa dilakukan oleh daerah karena memang aturannya demikian. Sedangkan Pemkab Hanya bisa melakukan pekerjaan perekaman data dan mengeluarkan Suket (Surat Keterangan) pengganti e-KTP sementara yang harus diperpanjang enam bulan sekali.

    Senada dengan anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi Hudaya ketika diminta tanggapannya beberapa saat sebelum pengambilan Sumpah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019 – 2024 Kamis, 10 Oktober 2019 dan Sabtu 19 Oktober 2019 mengatakan bahwa kebijakan pengadaan blanko e-KTP ada di tangan Pemerintah Pusat. Sedangkan kita  daerah hanya mengajukan dan menunggu distribusi dari Pusat. Saat ini kita hanya kebagian 500 pcs blanko e-KTP setiap bulannya. Bapak bisa bayangkan berapa puluh ribu antrian kita saat ini. Ini sungguh luar biasa dan membuat kita hanya sebatas prihatin saja. Sedangkan kita tak bisa melakukan pengadaan blanko e-KTP tersebut karena terbentur aturan yang ada. Sedangkan daftar antrian untuk pencetakan e-KTP hingga 14 Oktober 2019 sebanyak 76.798 buah.

    Mengenai kebijakan Teknis pencetakan e-KTP sudah ada di Kecamatan. Karena kita prihatin juga melihat kenyataan ketika kebijakan pencetakan e-KTP di Dukcapil masyarakat sangat tersiksa dan banyak waktu/energi mereka terbuang hanya untuk mendapatkan 1 lembar e-KTP. Sedangkan Kebijakan lainnya akan segera dilakukan kedepannya.

    Anggota Komisi 1 H.Budiyanto S.Pi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepakat dan sepaham bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus pro Rakyat. Sehingga Bekasi baru, Bekasi bersih tidak hanya slogan biasa yang tidak ada arti dan Manfaatnya buat warga Kabupaten Bekasi melainkan harus berguna jua dan bermanfaat buat

    warga Kabupaten Bekasi. (ADV/ROBERT ST)

    banner 468x60

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Comments are closed.

    copyrihgt2019@PT.surya insan mandiri