Sunday 7th June 2020
    redwipnews.com

    Leasing Tidak Lagi Asal Tarik Kendaraan, Harus Lewat Pengadilan, “ Ungkap MK

    Leasing Tidak Lagi Asal Tarik Kendaraan, Harus Lewat Pengadilan, “ Ungkap MK

    JAKARTA – WARTA  INDONESIA PEMBAHARUAN,  Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama Majelis Hakim Mahkamah Konsititusi (MK) Arief Hidayat (kanan) dan Enny Nurbaningsih (kiri) memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK.

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pasangan suami istri, Suri Agung Prabowo dan Aprilliani Dewi, terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, MK menyatakan kreditur ( leasing ) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia.

    MK memutuskan leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya.

    Sepanjang debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda  yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi  kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendir,  ujar Hakim Konstitusi, Suhartoyo, saat  membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (6/1).

    Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi debitur tidak mengakui adanya  wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam  perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus  mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang,  Ungkapnya.

    Hakim MK, Suhartoyo saat sidang perdana PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (14/06).   Suhartoyo menyatakan keputusan itu didasari tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang  antara debitur dengan kreditur.  Suhartoyo menyebut kreditur memiliki hak eksklusif dalam menarik objek jaminan fidusia tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri. Bahkan menurut majelis MK, terkadang kreditur menarik objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang dan kurang manusiawi ,  baik berupa ancaman fisik maupun psikis.

    Hal itu pula yang dialami pemohon dalam gugatan ini. Kedua pemohon mengalami tindakan  pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V Tahun 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF).  Padahal pemohon telah membayar angsuran secara taat sepanjang 18 November 2016 – 18 Juli  2017 sesuai perjanjian. Namun pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk  berupaya mengambil kendaraan tersebut dengan dalil wanprestasi. Atas perlakuan itu, pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan  perwakilan PT ASF. Namun pengaduan tersebut tidak ditanggapi PT ASF hingga pada beberapa  perlakuan tidak menyenangkan selanjutnya kepada pemohon.

    Menerima perlakuan tersebut, pemohon mengambil langkah hukum dengan mengajukan  perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 April 2018 dengan gugatan perbuatan  melawan hukum.  Suasana sidang pembacaan amar putusan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 dan 58/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (11/12). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A  PN Jaksel mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan PT ASF melakukan perbuatan  melawan  hukum. Namun pada 11 Januari 2018, PT ASF kembali menarik paksa kendaraan  pemohon. Atas perlakuan paksa tersebut, pemohon menilai PT ASF telah berlindung di balik  pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

    (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan  eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum  tetap.  (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang  menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.  Sehingga untuk melindungi debitur lain dari kejadian serupa, MK menyatakan norma Pasal  tersebut berlaku konstitusional bersyarat.

    MK menyatakan Pasal 15 ayat (2), khususnya frasa 'kekuatan eksekutorial' dan 'sama  dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap', tidak mempunyai  kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap jaminan fidusia yang tidak  ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan  menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala  mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan  Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan  pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

    Sementara Pasal 15 ayat (3) khusus frasa 'cidera janji' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak  oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur  atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. (PIMPRUS)

    banner 468x60

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Comments are closed.

    Copyrihgt2019@PT. SILBERS M. STARS