Friday 15th November 2019

    Pemkot Bogor Menjadi Pioneer Obligasi Daerah di Tingkat Kota/Kabupaten

    Pemkot Bogor Menjadi Pioneer Obligasi Daerah di Tingkat Kota/Kabupaten

    BOGOR-WARTA INDONESIA PEMBAHARUAN, Pemerintah Kota Bogor membentuk tim percepatan rencana penerbitan obligasi daerah, guna terwujudnya peningkatkan pembangunan di wilayah Kota Bogor. Hal tersebut terlihat saat menghadiri rapat kordinasi di Pemerintah Pusat yang bertempat di Komplek Kementrian Keuangan pada Senin (04/11/2019).

    Saat pelaksaanaan  Rakor (Rapat Kordinasi) dipimpin langsung oleh Direktur Pembiayaan dan Transfer Dana Non Perimbangan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Adriyanto, serta dihadiri sejumlah pihak dan lembaga. Selain itu  juga terlihat  Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan World Bank, perwakilan Asian Development Bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Menurut Wakil Wali Kota Bogor ‘Dedie Rachim menuturkan, rencana penerbitan obligasi daerah merupakan upaya pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan pembangunan infrastruktur serta peningkatan daya saing nasional untuk pemerataan ekonomi di daerah. “Salah satunya langkah baru daerah Kota Bogor, guna mencari alternatif pembiayaan. Ini merupakan proses awal, yang akan  dilaksanakan sejak bulan April lalu, “tutur Dedie Rachim.

    Namun dengan terlaksananya Rakor (Rapat Kordinasi) tersebut bersama dengan Kemenkeu harus dijalankan. Pembahasan rencana penerbitan  Obligasi, salah satunya termasuk pembentukan tim dalam rangka membahas hal-hal teknis,” Ungkap Dedie. Selain itu, nantinya bakal dimanfaatkan terhadap sejumlah kegiatan prioritas yang ada di Kota Bogor. Antara lain bidang kesehatan, sarana dan prasarana olahraga, bidang lingkungan yang mencakup persampahan, dan transportasi.

    “Jadi, nantinya ada empat bidang yang bisa dibiayai oleh obligasi. Sedangkan nilai obligasinya kurang lebih Rp 1 Triliyun menurut Kemenkeu disanggupi oleh Kota Bogor. Dengan waktu dekat ini, pihaknya juga melakukan pertemuan lanjutan dengan pemerintah pusat, agar mampu mengkaji ulang dan tahapan administrasi. “

    Pemkot  Bogor akan bertugas mengawal seluruh proses penerbitan obligasi daerah dari mulai konsultasi dengan lembaga di tingkat Pusat, merumuskan rancangan peraturan daerah perda bersama DPRD. Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Transfer Dana Non Perimbangan pada Kementerian Keuangan RI, Adriyanto menambahkan kesiapan dalam membantu proses perencanaan, mulai dari penyusunan dokumen persyaratan hingga terbitnya obligasi.

    “Pada dasarnya Kemenkeu siap bantu, dan sangat terbuka menyambut inisiatif dari Pemkot Bogor untuk penerbitan Obligasi. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini akan dilaksanakan  pertemuan lanjutan kembali,” tegasnya. Jika nantinya terlaksana maka  Pemkot Bogor  menjadi pioneer penerbitan obligasi daerah tingkat kota/kabupaten. Sebab, pengajuan obligasi baru dilaksanakan di tingkat Provinsi. (Herta)

    banner 468x60

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Comments are closed.

    copyrihgt2019@PT.surya insan mandiri