Sunday 7th June 2020
    redwipnews.com

    Pernyataan Dirut Selaku PPK “Pembangunan Proyek RSUD Kota Bogor, Tak Sesuai Denda Selama 3 Hari Dengan Perpres No. 16 Tahun 2018.

    Pernyataan Dirut Selaku PPK “Pembangunan Proyek RSUD Kota Bogor, Tak Sesuai Denda Selama 3 Hari Dengan  Perpres No. 16 Tahun 2018.

    BOGOR-WARTA INDONESIA PEMBAHARUAN,  Pembangunan RSUD Kota Bogor tahap kedua, senilai Rp. 89 Milyar dengan mengunakan anggaran APBD Kota Bogor tahun 2019, proyek  pengerjaan oleh  PT. Trikencana Sakti Utama  akhirnya Mangkrak, selama 3 hari karna  tidak sesuai  dengan  kontrak  perjanjian  proyek  RSUD  Kota Bogor, sebab  perjanjian  penyelesaian  proyek tersebut  tertanggal  27 Desember 2019 dengan  memfasilitasi  4 lantai dan 264 pasien kamar/kelas.

    Selaku  Wakil  Walikota  Bogor, Drs. Dedie  Rachim  menanggapi  bahwa dengan  selesainya  proyek pembangunan RSUD Kota Bogor nantinya “Alhamdulilah  dan Puji  Tuhan,  seluruh  fasilitas kesehatan  rumah sakit  dipergunakan  untuk  masyarakat  Kota  Bogor.  Dengan  bertambahnya  gedung  baru RSUD Kota Bogor  4 lantai maka  “Insya  Allah, pasien  yang  berobat nginap  dapat menampung  kelas 3, “ Ungkap Dedie melalui Washapnya  kepada WIP.                 

    Salah satu media cetak yang dilansir bahwa Pernyataan Dr. Ilham Chaidir meng’ungkapkan bahwa dirinya baru menjabat Dirut RSUD baru, bulan Oktober 2019. Beliau juga melihat pembangunan tahap ke dua RSUD mempunyai kesulitan tinggi dengan biaya yang  tidak sedikit dan belum lagi dihadapkan dengan pelayanan seperti  jaringan  optik, listrik harus  stanbay (Tidak Boleh Terputus). Maka dari itu PT. Trikencana  Sakti  Utama meminta  untuk  memperpanjang  pembangunan selama 3 hari, dengan total biaya  kurang  lebih sebesar Rp. 250 Juta, sedangkan  hitungan perharinya dikenakan  sebesar Rp. 81 Juta sesuai  nilai proyek pengerjaan. “Ungkap Ilham.

    Hal  ungkapan  Dr. Ilham  Chaidir di atas, ditapis oleh Ir. Maruli  Siahaan  selaku  Ketua  Badan Pimpinan Pusat Forum  Komunikasi  Suara Pembangunan  mengatakan  bahwa  keterlambatan  pekerjaan RSUD Kota Bogor disebabkan oleh kesulitan tingkat tinggi dari  kontraktor bisa gila, bahkan  pernyataan  tersebut mengadangada, seolah-olah  ada berkepihakan  antara  Dr. Ilham Chaidir selaku PPK  dengan  Kontraktor/Pemborong. Harus  dipertanyakan  ada  apa dengan  PPK, karna yang  dikenakan  denda  atau keterlambatannya  sebesar Rp. 81 Juta/perhari.

    Sedangkan  menurut  Perpres  (Praturan  Presiden)  Nomor 16 Tahun 2018 yang  berlaku, seharusnya hitungan  denda  oleh pihak Kontraktor dikenakan  perhari  adalah 1/1000 x Nilai Kontraknya  sebesar  Rp. 89 Milyar. Jadi  pihak  kontraktor  harus membayar  denda  perhari sebesar  Rp. 89.000 Juta, bukan Rp. 81. Juta/hari.  Sisa denda  yang Delapan Juta lagi, harus dipertanyakan  kemana  pembagianya  ataukah  diberikan  kepada  pejabat yang masih aktif.  Karna setiap  hitungan pengerjaan proyek sudah tertuang di  Perpres. Disamping itu menurut Komisi IV DPRD Kota Bogor, Sarful Bakhri  menambahkan  setelah  selesai nantinya  pembangunan proyek  RSUD  Kota Bogor, akan  mengawal  kebijakan  bersama  dengan jajaran  manajemen. Dalam  sisi  penguatan  kelembagaan  RSUD  Kota  Bogor, dengan  mempercepat  peningkatan  menjadi  kelas B. Karna  seiring  terbitnya  PP (Peraturan Pemerintah)

    banner 468x60

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Comments are closed.

    Copyrihgt2019@PT. SILBERS M. STARS